INFO BAPPEBTI BLOKIR PERDAGANGAN KOMODITI ILEGAL

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Menurut Tjahya Widayanti, melalui pengawasan dan pengamatan yang rutin dilakukan Bappebti, terbukti masih adanya entitas yang menduplikasi pialang berjangka yang memiliki izin dari Bappebti.

Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku”, lanjut Aldison tegas.

Bappebti, lanjutnya, secara rutin dan berkelanjutan melakukan  upaya   preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

2. membentuk device yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ; 3. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliput i : a. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka ; b. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka ; c. pengetahuan tentang mekanisme transakasi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka ; d. hak-hak dan kewajiban Nasabah ; e. sarana penyelesaian perselisihan perdata ; 4. menjelskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (Segregated Account) ; 5.

berjangka dan aset acuan berada dalam posisi amat likuid dan setiap perbedaan harga antara indeks dan aset acuan akan sangat cepat diperdagangkan oleh para pemain arbitrasi dan saat ini pula kenaikan quantity adalah disebabkan oleh karena para pedagang memutar balik posisinya ke kontrak berikutnya atau atau dalam kasus kontrak berjangka indeks maka mereka akan melakukan pembelian komponen aset acuan dari indeks tersebut sebagai suat 7. Harga Situasi dimana harga

Barang yang termasuk produk komoditas berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.

Berdasarkan kedua sifat komoditas itu, konsumen atau pasar tidak dapat membedakan barang yang akan diproduksi oleh produsen. Mereka itu dapat membedakan dari produsen satu dan produsen lainnya.

Adanya situs-situs ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi ini, tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, namun juga merugikan industri perdagangan berjangka komoditi.

Binary Possibility atau opsi biner belakangan menjadi pembicaraan hangat setelah sejumlah orang mengaku menjadi korban yang merugi. Meski kerap dianggap sebagai salah satu instrumen investing

Nursalam menambahkan selain dengan pemblokiran situs, untuk melindungi masyarakat tentunya perlu kolaborasi semua pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, tidak heran jika sebuah negara yang bergantung dengan ekspor produk tersebut akan memiliki nilai mata uang yang sangat berpengaruh pada volatilitas.

Kesadaran penulis akan tidak sempurnanya hasil penulisan skripsi ini membawa harapan yang besar pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkana suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurn lagi, Di Sini baik dari segi materi maupun cara penulisannya di masa yang akan datang. Terlepas dari kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : Yang selalu mencintai dan menyayangi sepanjang hayat, memberi curahan cinta dan kasih indicating tanpa pamrih, melahirkan pengorbanan dengan penuh keikhlasan. Papakoe Ishak Gunawan (pengorbanan dan dukungan yang telah papa berikan merupakan bukti bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik memang harus diperjuangkan). Mamakoe Kasmawati Yuliati Ningsih (tiada kata seindah doa yang selama ini mama berikan, ketulusan hati mama dalam membimbing kami, membawa

Seperti kesiapan dalam hal memiliki kemampuan keuangan yang memadai, serta pengetahuan yang cukup atas mekanisme transaksi dan legalitas pelaku usaha.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Report this page